Disarankan:
Puluhan massa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Kamis (25/9/2025) sore.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Puluhan massa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Kamis (25/9/2025) sore.
Dalam aksinya, massa berorasi, membentangkan spanduk bernada kritik, dan membakar ban sebagai simbol perlawanan. Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi disalahgunakan.
“Kami menduga ada permainan dari sejumlah oknum, baik wakil rakyat maupun pejabat daerah, yang ikut cawe-cawe dalam proyek dapur MBG,” ucap salah seorang massa aksi dalam orasinya.
Massa juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Bahkan, pejabat maupun wakil rakyat yang teridentifikasi terlibat diminta segera mundur. “Mundur sajalah pak, kalau sekiranya mau jadi pengusaha. Jangan serakah, kasihan pelaku UMKM yang semakin terjepit,” teriak massa lainnya.
Dalam data yang mereka bawa, sedikitnya lima anggota DPRD dan dua pejabat Pemkot Tasikmalaya disebut memiliki dapur MBG. Mereka yakni H Aslim (Ketua DPRD/Fraksi Gerindra), Gilman Mawardi (Komisi I/Fraksi Gerindra), Hj Nurjanah (Komisi III/Fraksi PPP), Riko Restu Wijata (Komisi II/Fraksi PPP), H Nurul Awalin (Komisi II/Fraksi Golkar), serta dua pejabat Pemkot, H Nanang Suhara (Sekretaris Dinas Pendidikan) dan Maswati (Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos).
Namun, semua nama tersebut membantah keras tudingan itu. “Tolong buktikan. Sampai hari ini saya tidak memiliki dapur MBG. Jangan sampai jadi fitnah,” tegas Ketua DPRD H Aslim
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD, Gilman Mawardi. “Bukan punya saya, tidak ada seorang pun yang memiliki dapur. Karena dapur itu bukan dimiliki seseorang, tapi dapur yang menjadi mitra adalah yayasan,” tegasnya.
Maswati juga menampik tudingan tersebut. Ia mengakui suaminya menyewakan GOR untuk dapur MBG, namun bukan dirinya yang terlibat. “Saya tidak punya dapur. Kalau suami saya memang iya menyewakan gor. Itu kepemilikan suami, bukan saya,” katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan, H Nanang Suhara, pun membantah. “Gak, saya gak punya Dapur MBG. Kalau nyewain gedung mah iya,” pungkasnya.
Aksi PMII berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat. Isu dugaan keterlibatan pejabat dan anggota DPRD dalam proyek MBG dipastikan akan terus menjadi sorotan publik.
