Puluhan Tahun Mengabdi Tanpa Kepastian Status, Ribuan Guru Honorer Kemenag Ciamis Tuntut Keadilan dan Kesejahteraan

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Ribuan guru honorer sekolah swasta yang tergabung dalam aliansi honorer kemenag Ciamis menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Ciamis, Selasa (21/10/2025). Mereka menuntut keadilan dan pengakuan atas pengabdian puluhan tahun tanpa kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.

Sebelum tiba di lokasi, massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kemenag Ciamis ini melakukan long march dari Lapang Lokasana melewati Pendopo hingga Alun-alun Ciamis. Meski cuaca terik, semangat mereka tak surut. Seragam hitam putih, spanduk tuntutan di tangan, dan teriakan kompak menggema di jalanan kota.

Ketua Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, Dhiagus Merti Pagede, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk panggilan nurani.

“Aliansi ini terbentuk dari enam organisasi profesi guru madrasah. Kami bersatu karena sudah terlalu lama terbelenggu regulasi yang tidak berpihak,” ujarnya.

Mereka menuntut amandemen UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 1 yang dinilai belum memberikan ruang bagi guru honorer madrasah untuk memperoleh status dan kesejahteraan yang layak.

Selain itu, mereka mendesak adanya advokasi dari Kemendagri mengenai pedoman APBD bagi madrasah, agar pemerintah daerah dapat ikut memperhatikan anggaran pendidikan bagi lembaga dibawah kemenag.

“Banyak di antara kami sudah mengabdi 15 sampai 30 tahun, tapi tidak kunjung diangkat. Selama regulasi tidak berubah, nasib kami pun tidak akan berubah,” kata Dhiagus.

Dhiagus menyebut rata rata guru honorer digaji Rp250 ribu per bulan bahkan tidak sedikit juga yang hanya bergaji Rp50 ribu perbulannya.

“Perjuangan ini bukan soal gaji semata, tapi soal harga diri,” ujarnya.

Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, yang menemui langsung massa aksi, menyatakan dukungannya.

“Saya sangat apresiasi karena mereka damai, tertib, dan menyampaikan tuntutan yang wajar. Tapi yang paling penting mereka menuntut sesuatu yang benar,” katanya.

Nanang menilai kebijakan pusat yang memperlakukan guru honorer seperti tenaga paruh waktu adalah bentuk ketidakadilan.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Tidak pantas kalau tugas sebesar itu diserahkan kepada tenaga outsourcing. Guru bukan pekerja pabrik,” tegasnya.

DPRD Ciamis berkomitmen akan menyampaikan aspirasi ini ke kementerian dan DPR RI.

Aksi damai tersebut juga menjadi bagian dari gerakan nasional yang akan berlanjut ke Jakarta pada 30 Oktober mendatang, di mana sekitar 4.000 guru honorer asal Ciamis siap bergabung menyuarakan tuntutan di tingkat pusat.

Bagi para pendidik itu, perjuangan belum selesai. Di balik papan tulis dan ruang kelas sederhana, mereka terus berjuang demi pengakuan yang sepadan dengan pengabdian panjang mereka untuk bangsa.