Disarankan:
Kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat pegawai SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kekecewaan dari berbagai pihak. Tidak hanya dirasakan oleh guru honorer, kebijakan tersebut juga menyentuh hati anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab.
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyatakan penolakan tegas terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SelengkapnyaRibuan guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (30/9/2025) siang.
SelengkapnyaFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan dukungan penuh terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaRibuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (30/9/2025).
SelengkapnyaDalam suasana hangat pasca Idul Fitri 1446 H, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya mengadakan acara silaturahmi dan halal bihalal yang penuh makna.
Selengkapnya
