Disarankan:
Pemerintah Kota Banjar akan merumahkan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua, serta mereka yang memiliki masa kerja kurang dari dua tahun. Kebijakan ini dilakukan menyusul tidak adanya solusi alternatif sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah pusat.
Harapan para tenaga honorer di Kota Banjar untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlahan pupus. Meski seleksi tahap kedua telah usai, banyak dari mereka gagal lolos, membuat masa depan mereka semakin tidak menentu.
SelengkapnyaSebanyak 93 tenaga honorer petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar resmi diberhentikan setelah tidak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaDalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan honorer, Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) melakukan silaturahami ke Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. Silaturahmi yang dilaksankan pada Rabu (4/6/2026) kemarin itu, digelar di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaSetelah bertahun-tahun menanti, ribuan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Ciamis akhirnya mulai merasakan buah dari perjuangan panjang mereka.
SelengkapnyaRibuan tenaga honorer di Kota Banjar, Jawa Barat, menggelar aksi protes di Gedung DPRD Kota Banjar pada Senin (10/3/2025). Mereka menolak penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Selengkapnya
