Disarankan:
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak agar segera digelar Kongres Percepatan guna mengakhiri dualisme kepengurusan yang tengah terjadi.
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak agar segera digelar Kongres Percepatan guna mengakhiri dualisme kepengurusan yang tengah terjadi.
Imbas dari perpecahan ini, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Hal ini menjadi kenyataan pahit bagi seluruh anggota PWI di Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memilih tidak menghadiri kedua acara tersebut, demikian pula sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi.
"PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal. Salah satu solusi terbaik adalah mempercepat pelaksanaan kongres agar organisasi kembali bersatu," ujar Hilman pada Senin (17/2/2025).
Menurutnya, perpecahan ini sangat merugikan organisasi serta mengancam soliditas dan kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi yang lebih besar, serta demi menjaga persatuan insan pers di Indonesia, PWI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak segera dilaksanakan Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.
2. Jika Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat diselenggarakan, PWI Jawa Barat akan hadir dan mendukung penuh pelaksanaannya.
3. Menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di tubuh PWI.
4. Menyerukan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak nama baik organisasi.
5. Mendorong Dewan Pers untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.
"Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia," pungkas Hilman.
