Disarankan:
Anggota DPRD Kota Banjar, Yani Subekti Permana, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini disampaikan dalam reses persidangan I tahun 2024-2025 yang berlangsung di kantor DPC PPP Kota Banjar, Rabu (4/12/2024), dan dihadiri oleh 120 peserta.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Anggota DPRD Kota Banjar, Yani Subekti Permana, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini disampaikan dalam reses persidangan I tahun 2024-2025 yang berlangsung di kantor DPC PPP Kota Banjar, Rabu (4/12/2024), dan dihadiri oleh 120 peserta.
Yani menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menyoroti pentingnya pemenuhan sandang sebagai hak dasar manusia, disusul oleh optimalisasi potensi daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
"Optimalisasi program pertanian harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kelompok masyarakat, seperti petani, peternak, dan UMKM, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal," ungkap Yani.
Untuk papan, Yani menegaskan pentingnya pemerataan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Dalam bidang kesehatan, ia meminta pemerintah memastikan bahwa seluruh warga Kota Banjar mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.
Sementara itu, Yani menekankan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat.
"Pendidikan adalah hak dasar untuk mendukung kecerdasan dan tumbuh kembang manusia. Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan hak ini," tuturnya.
Ketua DPC PPP Kota Banjar, Munamil, menambahkan bahwa kader PPP di DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni penganggaran, pengawasan, dan pembuatan peraturan.
"Kami berharap kader PPP di legislatif dapat mengutamakan aspirasi masyarakat. Segala kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga, baik dari segi anggaran, pengawasan, maupun pembuatan peraturan," ujar Munamil.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader PPP harus menjalankan tugas dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
"Intinya, kami ingin memastikan semua yang dilakukan adalah untuk kebaikan masyarakat dan mencegah hal yang merugikan," tutupnya.
