Bawaslu Kota Tasikmalaya Selesaikan Sengketa Antarkubu Paslon Pilwakot 2024

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya berhasil menyelesaikan sengketa antara dua kubu pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada serentak 2024.

Anggota Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya, Joko Narendo, didampingi Rida Pahlepi, mengungkapkan bahwa pada Selasa, 24 September 2024, Bawaslu menerima pengaduan dari tim pendukung paslon nomor 1, Nurhayati-Muslim.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pencatutan logo partai pengusung pada baliho tim pendukung paslon nomor 2, Ivan Dede.

"Kami menerima pengaduan dari kuasa hukum paslon nomor 1 pada 24 September 2024," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, Jumat (27/9/2024).

Setelah menerima pengaduan, Bawaslu melakukan mediasi antara kedua kubu. Mediasi tersebut berlangsung pada 26 September 2024, di mana kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini.

"Alhamdulillah, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Joko. 

Joko menjelaskan, perdamaian tercapai setelah kubu paslon nomor 2 setuju untuk segera menurunkan baliho Ivan Dede yang masih memuat logo Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pihak Ivan Dede menjelaskan bahwa baliho tersebut dipasang sebelum penetapan calon dan sebelum PPP mengeluarkan keputusan resmi.

"Kubu paslon nomor 2 menjelaskan bahwa pemasangan baliho dilakukan sebelum penetapan calon, saat terjadi dinamika internal di PPP," ungkap Joko.

Argumen tersebut diterima oleh paslon nomor 1 dengan syarat bahwa kubu paslon nomor 2 harus segera mencabut baliho yang memuat logo PPP.

"Kesepakatan ini dicapai dengan syarat kubu paslon nomor 2 harus segera mencopot baliho tersebut, sehingga perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi dalam waktu singkat," tambahnya.

Awalnya, kubu paslon nomor 1 mengajukan keberatan terkait pelanggaran yang terjadi pada alat peraga paslon nomor 2, Ivan Dede, yang masih mencantumkan logo PPP. Sementara itu, PPP secara resmi mengusung paslon nomor 1, Nurhayati-Muslim, bersama PDI-Perjuangan. Paslon nomor 2 diusung oleh PKS dan Partai Demokrat.

"Pengaduan ini jelas merupakan pelanggaran, karena PPP secara resmi mengusung paslon nomor 1. Penggunaan logo oleh paslon nomor 2 merupakan pelanggaran," tegasnya.

Pengaduan dari kubu paslon 1 disertai bukti, termasuk tiga titik lokasi baliho berlogo PPP yang dipasang oleh Ivan Dede, serta bukti dari media sosial.

Dengan demikian, sengketa ini berhasil diselesaikan secara damai dalam waktu tiga hari.