Curhatan Guru Honorer di Kota Tasikmalaya soal Wacana Pengangkatan Pegawai SPPG Jadi PPPK: Sakit Hati!

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Sejumlah guru honorer di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mewacanakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kekecewaan tersebut disampaikan oleh salah seorang perwakilan guru honorer berinisial IR, yang mengajar di salah satu Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun hingga kini belum diangkat sebagai PPPK.

IR membandingkan kebijakan pengangkatan pegawai SPPG yang dinilai relatif cepat dengan kondisi guru honorer yang masih menunggu kejelasan status kepegawaian.

"Saya masih ingat aktifnya itu masuk sekkolah 14 Juli dan dan langsung dapat MBG terus isunya ikut di SPPG pas itu per 1 Februari sudah dapat SK, jadi sakit hati," kata IR saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (22/1/2026) sore.

Menurut IR, pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek kompetensi dan keahlian dalam proses pengangkatan pegawai, khususnya pada sektor pelayanan gizi.

"Kenapa tidak mengangkat yang ahli gizi mungkin dari puskesmas ada kenapa tidak mengangkat itu," ungkapnya.

Ia juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan nasib guru honorer di Kota Tasikmalaya yang hingga kini belum seluruhnya diangkat sebagai PPPK. IR menyebut masih terdapat ratusan guru honorer yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Ia mencatat, setidaknya terdapat sekitar 430 guru honorer di Kota Tasikmalaya yang belum diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

"Mewakilkan teman-teman, kalau memang SPPG bisa diangkat penuh waktu itu berarti ada anggaran, harapan kita sama dengan mereka untuk tahun ini bisa jadi penuh wakru dan tidak akan merasa iri," ujarnya.

Meski demikian, IR mengaku hingga saat ini belum ada rencana aksi atau langkah konkret yang akan ditempuh para guru honorer untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dan memberikan solusi yang adil bagi seluruh tenaga honorer.

"Kalau aksi belum ada, saya sudah paruh waktu, yang belum paruh waktu tidak ada rencana aksi. Ada 430 guru honorer di Kota Tasikmakaya yang saat ini masih nunggu kepastian," pungkasnya.