Disarankan:
Kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
Kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat pegawai SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kekecewaan dari berbagai pihak. Tidak hanya dirasakan oleh guru honorer, kebijakan tersebut juga menyentuh hati anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab.
SelengkapnyaWakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menerima langsung massa aksi Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya yang menggelar Apel Akbar di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026) siang.
SelengkapnyaKebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaSejumlah guru honorer di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mewacanakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaPendidikan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejarah panjang yang berjalan seiring dinamika sosial dan politik Indonesia.
Selengkapnya
