Disarankan:
Kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
Kekecewaan tersebut diluapkan ribuan guru honorer dengan menggelar apel akbar di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026) siang. Aksi ini diikuti guru honorer dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA) hingga Madrasah Aliyah, yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan aspirasi melalui orasi, serta membawa spanduk dan pamflet berisi curahan hati mengenai kesejahteraan guru honorer yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah. Sebagian massa aksi tampak membawa setangkai bunga mawar, bahkan terlihat meneteskan air mata saat mendengarkan orasi dari koordinator lapangan.
Suasana haru semakin terasa ketika lagu “Himne Guru” dan “Indonesia Raya” dikumandangkan. Tangis para guru honorer tak terbendung. Sejumlah pejabat yang hadir, seperti Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, serta anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Habib Qosim Nirwahab, turut terlihat menitikkan air mata menyaksikan perjuangan para guru honorer.
Di sisi lain, para peserta apel akbar juga menyuarakan kekecewaan atas ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dalam aksi tersebut.
Sekretaris Umum PGM Indonesia Kota Tasikmalaya, Arif Ripandi, mengatakan bahwa apel akbar guru madrasah dan sekolah swasta ini menjadi bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG, khususnya mengenai pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK.
"Kita tidak menolak MBG, tetapi ada kebijakan afirmasi atau kebijakan prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah soal pengangkatan SPPG kurang lebih sebanyak 32 ribu di bulan Februari. Artinya bahwa PPPK yang akan diangkat itu, MBG atau dapurnya swasta, bukan dapur-dapur milik pemerintah," ujar Arif.
Ia berharap adanya kebijakan prioritas bagi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. "Dari mana kita mulainua? Kita mulai daripada revisi UU ASN, yang sudah mensyaratkan dalam Pasla 31 bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan," kata Arif.
Menurutnya, hingga saat ini masih terlihat kurangnya kemauan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
"Bedanya sekarang kebijakan yang lebih diskriminatif bagi kita, karena apa? Di sekolah di madrasah ini mereka ini telah puluhan tahun mengabdi, yang kedua honorer yang mereka dapatkan Rp 300 sampai Rp 400," jelasnya.
Ia juga membandingkan besaran honor yang diterima pegawai SPPG dengan guru honorer madrasah. "Sekarang kalau kita bandingkan dengan pekerja di SPPG berapa yang cuci piring, ahli gizi, berapa akuntan dan berapa kepala SPPG, itu angkanya fantastis honoror nya, sementara guru-guru di kita yang setiap hari melakukan pengabdian dan pencerdasan kepada sekolah madrasah itu belum ada kebijakan prioritas," tambahnya.
Arif pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Inpres serupa di bidang pendidikan madrasah dan sekolah, agar status guru honorer dapat segera diangkat dan kesejahteraannya meningkat.
"Jika kesejahteraan meningkat agar berbanding lurus dengan kualitas yang dihasilkan oleh kualitas pendidikan di Indonesia," harapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan penerbitan regulasi, peninjauan standar layanan pendidikan, serta penegasan status dan kesejahteraan guru.
"Jumlah guru honorer madrasah di Kota Tasikmalaua sekitar 2.900 kurang lebih, dari RA hingga aliyah. Dan kami juga mendesak pemkot harus ikut andil membantu kita," tegasnya.
Arif berharap pemerintah dapat terketuk hatinya untuk memikirkan regulasi yang berpihak pada guru dan kesejahteraan mereka.
"Melalui kegiatan ini, saya meminta pemkot untuk memfasilitasi untuk audensi secara daring, di antaranya kita ingin mengundang Menkeu, Menpan RB atau BKN, Seskab, agar suara-suara di daerah ini dapat didengar," pungkasnya.
Apel akbar yang diikuti ribuan guru honorer dari PGM Kota Tasikmalaya tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Tasikmalaya Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
