Disarankan:
Aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya berakhir dengan kericuhan, memicu bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan pada Rabu (19/2/2025).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya berakhir dengan kericuhan, memicu bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan pada Rabu siang.
Kericuhan pecah ketika massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Rakyat Menggugat (ALARM) Tasikmalaya berusaha menerobos masuk untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim. Namun, ketidakhadiran Aslim yang sedang berada di Jakarta memantik kekecewaan para demonstran.
Situasi memanas ketika aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan tak terhindarkan, mengakibatkan beberapa orang dari kedua belah pihak terjatuh. Kecewa karena tak kunjung ditemui, massa mulai melempar botol plastik ke arah petugas dan membakar ban bekas, menebarkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi di sekitar lokasi.
Kondisi semakin tidak terkendali saat sekelompok oknum mencoba menerobos masuk melalui jalur lain, tetapi berhasil dihalau polisi. Namun, aksi lempar batu dan kayu pun tak terhindarkan, menyebabkan beberapa mahasiswa dan aparat terluka. Bahkan, kaca pos keamanan Gedung DPRD pecah akibat lemparan batu.
Di tengah hujan deras, polisi akhirnya mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa yang mulai anarkis.
Ketegangan mereda setelah Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi, turun langsung menemui demonstran, duduk bersama mereka dalam kondisi hujan untuk melobi agar perwakilan massa diperkenankan masuk ke gedung.
Dalam aksi ini, ALARM Tasikmalaya menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
Ahmad Riza Hidayat, Koordinator Lapangan aksi, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi, yang sudah menjadi beban berat bagi mahasiswa.
"Kami meminta pemerintah pusat mencabut kebijakan efisiensi anggaran, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat," ujar Ahmad.
Ahmad juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang dianggap represif dan tidak profesional dalam mengawal aksi damai tersebut. Ia menegaskan bahwa ALARM akan melakukan konsolidasi untuk aksi lanjutan dengan eskalasi yang lebih besar.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Rahmat Sutarman, yang sempat menemui massa bersama anggota DPRD lainnya, menjelaskan bahwa absennya Ketua DPRD pada hari itu murni karena sedang bertugas di Jakarta.
"Kami memahami aspirasi mereka dan mengapresiasi semangat juang para mahasiswa. DPRD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk isu efisiensi anggaran yang menjadi perhatian utama mereka," ujar Rahmat.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 15.30 WIB tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Tasikmalaya Kota, TNI, Brimob, dan Satpol PP, memastikan situasi tetap terkendali meski sempat memanas.
