Disarankan:
Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp219 miliar dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya. com – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp219 miliar dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Dampak dari kebijakan ini dirasakan hampir di seluruh sektor, termasuk potensi pengaruhnya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang akan segera dilantik.
Sebagaimana diketahui, gaji PPPK paruh waktu akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemotongan TKD otomatis menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang kini tengah menanti penetapan status mereka.
Hingga saat ini, jumlah PPPK di Kota Tasikmalaya yang telah dipetakan mencapai 1.878 orang, mencakup formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
Wakil Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, menyampaikan keresahannya terkait kemungkinan pemotongan gaji akibat efisiensi anggaran.
“Kekhawatiran itu pastinya ada. Kami berharap pemerintah tidak memangkas gaji PPPK Paruh Waktu. Beban kerja kami sudah cukup berat, dan kami tidak menerima tunjangan kinerja sama sekali. Kalau gaji dikurangi juga, tentu sangat memberatkan,” ujar Asep saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Meski demikian, Asep optimistis pemerintahan Viman–Diky memiliki langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi fiskal daerah. “Saya yakin Pak Wali dan Pak Wakil sudah menyiapkan solusi agar semua tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan bahwa pemotongan dana TKD memang berdampak terhadap postur anggaran daerah, namun tidak akan mengubah komitmen Pemkot dalam menjalankan tiga program prioritas utama sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Spirit dari pemerintah pusat itu baik, yaitu ingin melihat APBD lebih berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat,” ujar Viman.
Tiga prioritas pembangunan yang tetap dijalankan antara lain:
1. Peningkatan kualitas kesehatan
2. Pendidikan yang lebih merata dan berkualitas
3. Pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perkotaan dan perdesaan
Viman menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap prioritas dan alokasi APBD di seluruh daerah, agar porsi terbesar benar-benar diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Porsi besar harus diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai terserap lebih banyak untuk operasional, seremonial, atau perjalanan dinas,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian TKD tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, Pemkot Tasikmalaya kini tengah menyusun strategi efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan tetap berjalan.
“Kami akan memaksimalkan PAD dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi. Saya yakin pusat akan memperhatikan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya.
