Bupati Garut Tinjau Pasar Guntur, Fokus Tertibkan PKL dan Benahi Infrastruktur
Upaya membenahi wajah pasar tradisional terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut.
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com – Pernyataan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang mempertanyakan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk program pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu perdebatan di ruang publik.
Program tersebut ditujukan bagi siswa yang bermasalah secara disiplin dan dinilai sebagai bentuk pembinaan karakter dengan pendekatan militeristik.
Salah satu tanggapan datang dari Dani, seorang peternak domba asal Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video yang beredar luas di media sosial TikTok melalui akun Padja Mayan, Dani menilai kritik yang disampaikan Ono Surono terlalu berlebihan.
“Menurut saya sebagai rakyat biasa yang sehari-hari cuma ngarit buat ternak, anggaran itu wajar saja. Program ini langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, berbeda dengan dana hibah yang katanya triliunan tapi hanya dinikmati yayasan,” ujar Dani dalam videonya.
Ia membela penggunaan anggaran oleh Gubernur Dedi Mulyadi karena dinilai konkret dan menyasar permasalahan kenakalan remaja.
“Pendidikan karakter itu penting. Kalau anak-anak nakal cuma dihukum biasa, kadang tidak berubah. Tapi kalau dibina di barak militer, mereka belajar disiplin,” katanya.
Namun, di sisi lain, Ono Surono menilai program ini belum memiliki dasar regulasi dan mekanisme pembiayaan yang jelas. Ia juga menyayangkan kurangnya pelibatan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Seharusnya pendidikan karakter dilakukan lebih preventif di sekolah. Jangan sampai anggaran sebesar itu digunakan tanpa evaluasi jelas, apalagi jika tidak melalui pembahasan bersama DPRD,” kata Ono dalam keterangannya sebelumnya.
Isu ini pun memancing diskusi lebih luas di media sosial. Warganet terbelah antara yang mendukung pendekatan tegas untuk membina siswa bermasalah, dan yang mengkritik penggunaan pendekatan militer di lingkungan pendidikan serta transparansi penggunaan anggaran publik.
Para pengamat kebijakan publik menyarankan agar program semacam ini dikaji lebih mendalam, tidak hanya dari segi efektivitasnya, tetapi juga dari aspek regulasi, etika pendidikan, dan penggunaan keuangan negara secara akuntabel.
