Lebih dari 200 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi di Kota Tasikmalaya Sejak 2022

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya tercatat telah melebihi 200 kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak 2022 hingga 2025. Fakta ini disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, Rina Marlina, usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 tingkat Kota Tasikmalaya di Lapangan Bale Kota, Rabu (23/7/2025) pagi.

"Kalau kekerasan terhadap anak dari kurun 2022 sampai 2025 sekarang ada sekitar 200 lebih," ungkap Rina kepada wartawan.

Rina merinci bahwa jenis kekerasan yang dialami anak sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), hingga kekerasan seksual yang saat ini menjadi bentuk paling dominan. Selain itu, KPAD juga mencatat kasus penelantaran dan konflik pengasuhan.

"Kekerasan seksual yang paling banyak akhir-akhir ini, kemudian ada persoalan penelantaran juga, kemudian ada konflik pengasuhan," katanya.

Rina menekankan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Ia juga menyoroti tantangan baru dari perkembangan media sosial yang dapat memengaruhi perilaku anak secara negatif.

"Harus saling menjaga dengan baik. Karena sekarang ada tantangan semacam media sosial itu juga sangat mengganggu dan bisa membentuk perilaku anak terkait memang bisa saja menyalahgunakan teknologi," tegasnya.

Dengan jumlah kasus yang tinggi, Rina menilai perlunya percepatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Tasikmalaya. Namun menurutnya, hal tersebut bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, melainkan upaya kolektif yang memerlukan kesadaran dan kerja sama semua pihak.

"Menurut saya ini berproses, mengejar supaya Kota Tasikmalaya menjadi kota layak itu bukan sebatas penilaian saja, tapi merupakan upaya sebuah gerakan bersama membangun kesadaran semua pihak supaya bisa bersinergi itu tidak mudah," jelasnya.

Rina menambahkan, sinergi dan intervensi yang mendalam dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan anak secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani permasalahan tersebut.

"Namun dalam hal ini bagaimana kita bersinergi dan bisa mengatasi persoalan itu tidak hanya hulunya (kasusnya) saja, tapi hilirnya juga sama dan harus diintervensi secara mendalam," pungkas Rina.