Disarankan:
Pengelolaan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam penyalurannya, khususnya ke sejumlah lembaga keagamaan.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Pengelolaan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam penyalurannya, khususnya ke sejumlah lembaga keagamaan.
Diketahui, total anggaran hibah yang dialokasikan mencapai Rp30 miliar, dengan sebagian besar diperuntukkan bagi program-program keagamaan. Namun, hasil audit menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam penggunaan dana tersebut.
Setidaknya tujuh penerima hibah tercatat belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp550 juta. Selain itu, satu lembaga diketahui tidak mengajukan pencairan dana, mengakibatkan sisa anggaran sebesar Rp50 juta tidak terserap.
Temuan ini mendorong Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, sebanyak 12 orang telah diperiksa, termasuk pejabat dari Kesbangpol, Bagian Kesra, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana hibah guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mempertimbangkan upaya efisiensi anggaran hibah keagamaan dalam penyusunan APBD 2025, meski kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat dana hibah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan publik serta kesejahteraan sosial. Dengan adanya audit dan penyelidikan lanjutan, diharapkan pengelolaan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya ke depan dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan.
