Gubernur Jabar Imbau Hapus Tunggakan PBB, Wali Kota Tasikmalaya: Tak Mau Gegabah, Akan Dikaji Dampaknya

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak perorangan. Kebijakan tersebut ditujukan sebagai hadiah bagi masyarakat dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa imbauan tersebut akan dipelajari secara seksama sebelum diambil keputusan.

"Ya tentunya akan kami kaji, karena semenjak tahun 2019 Kota Tasikmalaya belum menaikan pajak," kata Viman, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, kewenangan untuk menaikkan maupun menghapus pajak berada di tangan pemerintah daerah.

"Tapi tentunya piutang yang ada untuk PBB, berkisar Rp 23 miliar, jadi tentunya sesuai dengan fiskal Kota Tasikmalaya kita akan mengkaji bagaimana kebijakan selanjutnya, karena itu terkait piskal Kota Tasikmalaya," jelasnya.

Viman menambahkan, penghapusan PBB berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu pertimbangan yang matang.

"Ya itu perlu pengkajian tentunya, karena apabila kita menghapuskan apakah itu akan berdampak menjadi yang belum taat pajak menjadi taat pajak atau sebaliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkot Tasikmalaya tidak akan gegabah dalam menentukan sikap terkait imbauan tersebut.

"Jadi kita akan mengkaji hal tersebut, tentunya dengan langkah yang tidak gegabah juga, karena tentunya Kota Tasikmalaya dengan piskal yang memang masih cukup tidak besar, kita harus cermat," pungkasnya.