Disarankan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa tidak ada penghapusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp219 miliar dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
SelengkapnyaRibuan pegawai honorer di Kabupaten Tasikmalaya masih menanti kejelasan nasib untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaTenaga honorer di Kota Tasikmalaya kini tengah sibuk mempersiapkan dokumen administrasi untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Proses ini menjadi penting seiring dengan kepastian dari pemerintah pusat bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu akan rampung pada tahun 2025.
SelengkapnyaRibuan warga memadati halaman Polres Ciamis sejak Senin (15/9/2025) pagi. Antrean panjang terbentuk lantaran banyak yang mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), salah satu syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selengkapnya
