Prakiraan Cuaca Kabupaten Tasikmalaya Hari Ini, Minggu 19 April 2026
Berikut adalah informasi cuaca terkini untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PPP, Hilman Wiranata, menanggapi program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program tersebut digulirkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi Mulyadi sejak 1 Oktober 2025. Dalam surat itu disebutkan, gerakan ini ditujukan kepada seluruh ASN, pelajar, sekolah, dan masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp 1.000 per hari.
Menurut Hilman, surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melegalkan pungutan liar.
"Ini bukan hanya berlaku untuk orang dewasa tapi untuk anak-anak juga. Sedangkan pungutan apapun di sekolah sudah sangat dilarang karena itu bisa menjadi tindak pidana," kata Hilman, Selasa (7/10/2025) siang.
Ia menilai, gerakan Sapoe Sarebu juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana.
"Dalam kapasitas pengelolaannya juga akan ada masalah. Sebenarnya urunan itu sudah berlaku di kita yang dinamakan perelek, kemudian ada juga iuran kematian. Dan itu sudah lama berjalan di masyarakat kita," ujarnya.
"Siapa nanti yang akan memberikan sebuah pandangan layak dan tidak layaknya masyarakat mendapatkan bantuan. Dan disinilah muncul kerusuhan di lingkungan masyarakat," sambungnya.
Hilman juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat.
"Di satu sisi Pak KDM melarang pondok pesantren, masjid dalam rangka meminta sumbangan di pinggir jalan, tapi di sisi lain malah melegalkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Hilman mengimbau Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, agar tidak memberatkan masyarakat dengan kebijakan pungutan seperti Sapoe Sarebu.
"Sudah, masyarakat dibebani dengan pajak, dengan segala macam. Kemudian ada hal-hal secara penggunaan dan pertanggungjawaban tidak bisa diuji," tuturnya.
Ia juga meminta agar Wali Kota meninjau ulang surat edaran tersebut dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
"Apapun itu saya sebagai DPRD kota tentu titip ke Pak Wali untuk menimbang surat edaran ini," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga, Nandita Rizki (25), ibu muda asal Gunungceuri, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai gerakan yang dicetuskan Gubernur Dedi Mulyadi tersebut.
"Kurang tahu saya mah, Kang, soal yang begituan. Kalau saya sih gimana baiknya pengurus di sini aja," ucap Nandita saat ditemui di kediamannya.
Nandita menuturkan, iuran sosial di lingkungannya sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum program Sapoe Sarebu muncul.
"Iuran seperti itu mah sudah lama, sejak saya gadis juga udah jalan. Kalau di sini Rp 6.000 sebulan per keluarga, dana itu biasanya dipakai keperluan khusus, Kang. Misalnya, ada warga yang sakit atau meninggal dibantu pakai dana itu," pungkasnya.
