Disarankan:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, angkat bicara terkait polemik pengadaan tiga unit mobil operasional senilai Rp 2,2 miliar oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ia membantah tudingan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi istri Wali Kota, istri Wakil Wali Kota, dan dirinya sendiri.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, angkat bicara terkait polemik pengadaan tiga unit mobil operasional senilai Rp 2,2 miliar oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ia membantah tudingan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi istri Wali Kota, istri Wakil Wali Kota, dan dirinya sendiri.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (19/5/2025), Asep menegaskan bahwa ketiga kendaraan itu ditujukan untuk menunjang operasional kelembagaan Sekretariat Daerah (Setda), bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Mobil-mobil ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan resmi pemerintahan, termasuk menerima tamu serta mendukung aktivitas organisasi seperti Dharma Wanita dan TP PKK. Jadi penggunaannya tetap dalam lingkup tugas dan fungsi pemerintah,” ujar Asep.
Asep juga menambahkan bahwa hingga kini dirinya masih menggunakan kendaraan dinas lama, dan mobil yang baru disediakan akan digunakan secara fleksibel untuk menunjang kelancaran kegiatan Setda secara menyeluruh.
“Saya harap klarifikasi ini bisa meluruskan informasi yang beredar dan menghilangkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tandasnya.
Isu ini mencuat setelah publik mempertanyakan konsistensi kebijakan internal Pemkot Tasikmalaya. Di satu sisi, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan mendapat pujian karena mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas sebesar Rp 3,6 miliar untuk pengadaan sarana kebersihan. Namun, di sisi lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diketahui membeli tiga unit Toyota Innova dengan nilai total Rp 2,2 miliar.
Kepala Bidang Aset BPKAD, Hj Yeni Mulyani, membenarkan adanya pengadaan mobil tersebut, namun enggan merinci siapa saja pengguna utamanya.
“Semuanya tipe Innova. Soal penggunaannya, itu kebijakan pimpinan,” ujarnya lewat pesan singkat.
Kebijakan ini langsung menuai kritik dari aktivis antikorupsi. Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pemantik), Irwan Supriadi alias Iwok, menilai pembelian mobil di tengah seruan efisiensi justru mencederai semangat reformasi birokrasi.
“Saat masyarakat masih berjuang dengan persoalan sampah, banjir, dan pengangguran, pembelian mobil dinas senilai miliaran rupiah terasa seperti tamparan,” ucap Iwok.
Ia menyayangkan langkah progresif Wali Kota Viman tercoreng oleh kebijakan lain yang dinilainya tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Iwok mendesak Pemkot agar menghentikan praktik pemborosan anggaran dan menghadirkan birokrasi yang lebih empatik serta mendengar kebutuhan warga.
