Wali Kota Tasikmalaya Tanggapi Pertemuan Honorer dengan KemenPAN-RB: Penetapan Status Mulai Diperjelas

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memberikan tanggapan terkait pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan tenaga honorer dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Rabu, 9 Juli 2025.

Menurut Viman, tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk memperoleh kejelasan langsung mengenai kepastian status pengangkatan yang selama ini menjadi tuntutan para honorer di Kota Tasikmalaya.

"Sebetulnya kemarin, honorer ke KemenPAN-RB itu, mereka ingin mendengarkan langsung penjelasan dari KemenPAN-RB, soal kepastian waktu pengangkatan status," kata Viman usai menghadiri sebuah acara di Kecamatan Bungursari, Kamis (10/7/2025) siang.

Ia menyebutkan, hasil dari pertemuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan jawaban yang memungkinkan Kota Tasikmalaya melaksanakan kewenangannya dalam pengangkatan tenaga honorer.

"Sudah dijawab, dan Kota Tasikmalaya bisa menjalankan memang kewenangannya, dan jawaban dari KemenPAN-RB, memang sesuai yang sekarang berlanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa honorer kategori R2 dan R3 akan diselesaikan atau diangkat pada tahun 2025. Sementara untuk honorer kategori R4, seperti tenaga teknis dan pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak lulus seleksi tahap kedua, kemungkinan akan ada kebijakan tersendiri dari pemerintah pusat.

Terkait kesiapan anggaran dan kebutuhan daerah, Viman menekankan bahwa pengangkatan tenaga honorer tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

"Kebutuhan daerahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah juga. Kita harus menghitung juga kan, karena nanti anggarannya, kemudian juga untuk jajannya, nah itu kan nanti tergantung dari biaya belanja operasional belanja pegawai kita. Jadi dipetakan sesuai kebutuhan yang efektif dan efisien," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai nasib ribuan tenaga honorer yang masih menunggu kejelasan, Viman menegaskan bahwa pengangkatan akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta efisiensi belanja pegawai.

"Ya itu, sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kita juga tidak efektif, tidak efisien, nanti berefeknya ke kemampuan keuangan daerah itu," tegasnya.