Disarankan:
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kurangnya perencanaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh sejumlah kepala desa di wilayahnya. Hal ini ia sampaikan dalam pemaparan rencana pengucuran anggaran untuk program Koperasi Merah Putih Desa, Kamis (15/05/2025).
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kurangnya perencanaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh sejumlah kepala desa di wilayahnya. Hal ini ia sampaikan dalam pemaparan rencana pengucuran anggaran untuk program Koperasi Merah Putih Desa, Kamis (15/05/2025).
Menurut Dedi, banyak anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan justru tidak memberikan dampak signifikan karena lemahnya strategi dan pengawasan.
“Banyak anggaran desa yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah mubazir karena tidak dikelola dengan baik,” tegas Dedi.
Ia menyoroti program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ketahanan pangan yang sering kali tidak berjalan maksimal, bahkan menjadi temuan aparat penegak hukum akibat penyimpangan.
Sebagai solusi, Dedi menekankan pentingnya menguatkan peran Koperasi Merah Putih Desa sebagai pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat. Koperasi ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pokok, pupuk, layanan kesehatan, hingga sembako, dengan sistem pengelolaan yang lebih modern dan efisien.
Dedi juga mengusulkan penerapan sistem e-budgeting dalam transaksi koperasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
“Seluruh pengelolaan keuangan koperasi harus berbasis digital. Tidak ada lagi transaksi tunai, karena uang tunai itu rawan disalahgunakan,” ujarnya.
Pandangan Gubernur Dedi Mulyadi mendapat dukungan dari warga, salah satunya Ade (40), pemuda asal Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengaku situasi yang digambarkan Gubernur sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Tidak sedikit dana desa yang habis tanpa hasil jelas, malah jadi masalah hukum. Banyak yang gagal karena perencanaan tidak matang,” kata Ade, Sabtu (17/05/2025).
Di beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah proyek BUMDes dan ketahanan pangan bahkan sudah berujung pada proses hukum. Ade menekankan perlunya perubahan pola pikir kepala desa agar lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pola pikirnya yang harus dibenahi. Jangan hanya mengejar hasil, tapi tanpa perencanaan yang jelas dan dampak jangka panjang,” tambahnya.
Sebagai langkah pembenahan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk merancang sistem penataan ruang desa yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola desa dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
