Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Kota Banjar Dapat Sorotan Tajam, Penyelidikan Dinilai Belum Sentuh Aktor Utama

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2017–2021 kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, mantan Sekretaris DPRD Kota Banjar berinisial R resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejumlah pihak menilai penyelidikan belum menyentuh aktor-aktor kunci di balik kebijakan tersebut.

Salah satu kritik datang dari Awal Muzakki, demisioner Ketua Cabang PMII Kota Banjar periode 2021–2022. Ia mempertanyakan mengapa hanya R yang dijadikan tersangka, padahal perannya sebatas mengusulkan besaran tunjangan, bukan sebagai pengambil keputusan akhir.

“Kalau hanya R yang jadi tersangka, saya tidak puas. Ia hanya mengusulkan, seharusnya pihak eksekutif bisa menelaah kembali sebelum disahkan agar tidak terjadi pelanggaran kewenangan,” ujar Awal, Jumat (2/5/2025).

Pertanyakan Legalitas Peraturan Wali Kota

Awal juga menyoroti dasar hukum kebijakan tunjangan tersebut, yaitu Peraturan Wali Kota (Perwal), yang menurutnya patut ditelusuri secara menyeluruh. 

Ia meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar untuk mengusut seluruh proses penyusunan hingga pengesahan Perwal, termasuk keterlibatan pihak appraisal dan pejabat yang mengesahkannya.

“Dasar hukumnya Perwal, dan itu harus ditelusuri dari awal hingga akhir. Jangan-jangan ada persekongkolan dalam pembentukannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Awal mendesak agar penyelidikan diperluas dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk kepala daerah.

“Kalau bicara soal keadilan dan kepastian hukum, mestinya Wali Kota juga ikut dimintai pertanggungjawaban,” tutupnya.

Dengan desakan publik yang semakin menguat, Kejari Banjar kini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa proses hukum berjalan adil, menyeluruh, dan transparan.