Mahasiswa di Kota Banjar Blokir Jalan Nasional dalam Aksi Kawal Demokrasi

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat di Kota Banjar, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (23/8/2024) untuk mengawal demokrasi. Aksi tersebut dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di depan kantor Wali Kota Banjar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar.

Aksi unjuk rasa dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan massa berkumpul di Taman Makam Pahlawan. Mereka kemudian bergerak menuju kantor Wali Kota Banjar. Setibanya di sana, massa aksi langsung memblokir Jalan Nasional III yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, menyebabkan akses jalan terhenti selama sekitar 20 menit.

Setelah melakukan blokade, massa melanjutkan aksinya ke dalam kantor Wali Kota Banjar. Koordinator aksi, Ramdhani Bin Rasikun, menyatakan bahwa mahasiswa dan masyarakat Banjar menolak segala bentuk kebijakan yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

"Kami menolak kebijakan yang kami anggap sebagai kemunduran bagi demokrasi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat," ujar Ramdhani.

Massa aksi juga menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mematuhi dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PPU-XII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024 terkait undang-undang Pilkada. Mereka mengkritik DPR RI dan pemerintah yang dianggap mengubah undang-undang tanpa melibatkan partisipasi publik.

"Kami mendesak agar undang-undang tidak diubah secara semena-mena tanpa memperhatikan suara rakyat," tambah Ramdhani.

Aksi ini menarik perhatian beberapa anggota DPRD Kota Banjar dan Penjabat Wali Kota beserta jajarannya yang akhirnya menemui massa. Mereka menandatangani dan menyetujui pernyataan sikap yang disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat.

"Kami mendukung penuh tujuh pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa aksi. Pernyataan ini akan segera kami sampaikan kepada DPR RI," kata Ketua DPRD Kota Banjar Sementara, Dadang Ramdhan Kalyubi.

Berikut adalah tujuh pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa aksi mahasiswa dan masyarakat Kota Banjar:

1. Hentikan orkestrasi politik oleh DPR yang berada di bawah kendali tirani mayoritas.

2. Menolak legalisasi yang melegitimasi praktik-praktik kekuasaan yang tidak demokratis.

3. Mengutuk pelaksanaan Pilkada yang hanya menampilkan calon tunggal melawan kotak kosong, sebagai bentuk infantilisasi demokrasi.

4. Menuntut prosedur Pilkada yang bermartabat dan adil, sebagai pilar utama demokrasi.

5. Mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Banjar untuk menyuarakan tuntutan ini, baik secara lisan maupun formal.

6. Menuntut KPU untuk segera melaksanakan Putusan MK.

7. Mengawal proses demokrasi di Indonesia yang dinilai sedang mengalami penurunan kualitas.