Disarankan:
Calon Gubernur Jawa Barat, Jeje Wiradinata, melakukan kunjungan dan bernostalgia makan di salah satu warung yang ada di Pasar Manis Ciamis, Kamis (12/09/2024).
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com - Calon Gubernur Jawa Barat, Jeje Wiradinata, melakukan kunjungan dan bernostalgia makan di salah satu warung yang ada di Pasar Manis Ciamis, Kamis (12/09/2024).
Usai makan, kepada awak media, Jeje berbagi kenangan pribadinya di Ciamis, tempat ia lahir dan besar.
"Saya punya banyak kenangan di Ciamis. Saya lahir dan belajar di sini, dan sekarang kembali untuk berjuang demi masyarakat," ucapnya.
Jeje juga berkomitmen untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik jika terpilih sebagai gubernur. Ia pun menyoroti pentingnya memperbaiki komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan program "Jabar untuk Semua".
"Saya ingin Jawa Barat maju dan menjadi provinsi untuk semua. Jabar untuk semua," ungkapnya.
Jeje juga mengkritisi masih adanya kesenjangan dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia mencontohkan warga yang harus berbondong-bondong ke Bandung untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai.
"Rumah sakit di Priangan seolah hanya menggugurkan kewajiban. Banyak warga yang akhirnya harus ke Bandung untuk berobat," kata Jeje.
Begitu pula di sektor pendidikan, ia menyoroti adanya ketimpangan antara sekolah-sekolah di daerah dan yang ada di ibu kota provinsi.
"Anak-anak dari Pangandaran atau kampung sulit bersaing dengan anak-anak dari SMA unggulan di Bandung. Ini menunjukkan ada yang salah dalam distribusi kualitas pendidikan," tambahnya.
Menurut Jeje, salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan mempererat komunikasi antara gubernur dan bupati/walikota.
Ia menegaskan bahwa kebijakan provinsi harus disusun bersama dengan pemerintah kabupaten/kota melalui dialog yang intens.
"Kabupaten dan kota harus menjadi satu kesatuan. Gubernur dan bupati harus sering berdialog saat merumuskan kebijakan. Misalnya, kita lihat aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, semua harus dibahas bersama," jelasnya.
Jeje juga menyinggung masalah birokrasi yang rumit dalam alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi. Menurutnya, banyak usulan dari daerah yang tidak terakomodasi dengan baik karena kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan provinsi.
"Banyak usulan dari daerah yang akhirnya menggunakan makelar. Ini terjadi karena tidak ada sinkronisasi," ungkapnya.
Terkait sistem zonasi di bidang pendidikan, Jeje menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya siap diterapkan. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum menerapkan zonasi, agar kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah.
"Zonasi bertujuan agar sekolah merata, tetapi kenyataannya sarana dan prasarana belum siap. Semua harus ditata agar Jabar benar-benar untuk semua," jelasnya.
Jeje juga mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan ke kabupaten/kota, sementara pendanaan tetap dari provinsi. Menurutnya, lebih baik SMA dan SMK kembali dikelola oleh kabupaten/kota dengan dukungan keuangan dari provinsi.
"Ini bukan soal kewenangan, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat dari pemerintah," pungkasnya.
