Disarankan:
Bagi anda warga Tasikmalaya dan sekitarnya masih punya tunggakan pajak kendaraan bermotor dan belum sempat ikut program pemutihan? Tenang dulu, ada kabar baik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang masa berlaku program pengampunan pajak kendaraan hingga 30 September 2025.
Meski hari libur, pelayanan di Samsat Induk Kota Tasikmalaya tetap berjalan. Seperti yang terpantau pada Minggu pagi (11/6/2025), masyarakat tetap datang untuk memanfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
SelengkapnyaProgram pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat memasuki tahap akhir dengan batas waktu hingga 30 Juni 2025. Menyambut tenggat tersebut, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar mengambil langkah progresif dengan membentuk Tim Motor Napak, yang bertugas melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mencatat capaian signifikan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga pertengahan tahun 2025.
SelengkapnyaKantor Samsat Kota Banjar dipadati warga pada hari pertama pelayanan setelah libur panjang Idulfitri 1446 Hijriah. Lonjakan wajib pajak yang datang mencapai tiga kali lipat dibanding hari biasa, sebagian besar memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
SelengkapnyaRibuan warga memadati Kantor Samsat Ciamis pada Selasa (8/4/2025) untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
SelengkapnyaPusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar menggelar razia pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
SelengkapnyaBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis menggelar acara Bincang Digitalisasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 sekaligus pengundian hadiah bagi masyarakat yang taat pajak.
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) semakin tegas dalam menangani para wajib pajak yang menunggak pembayaran. Salah satu langkah ekstrem yang disiapkan adalah mencabut izin usaha perusahaan yang bandel.
SelengkapnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, mengungkapkan bahwa dua perusahaan besar di wilayah tersebut menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan total mencapai ratusan juta rupiah.
Selengkapnya
